Adat Harus Ada Pada Posisi Strategis

JAYAPURA - Buku dengan berjudul �Menggagas bentuk pemerintahan khusus di Papua diluncurkan oleh Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, Jhon NR Gobay. Peluncuran buku ini  berlangsung di kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Bulan, Distrik Heram-Kota Jayapura, Sabtu (11/4).

Dari Peluncuran Buku Menggagas Bentuk Pemerintahan Khusus Papua

Dihadiri juga sekretaris umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri, Ondofolo dari Sentani, Kabupaten Jayapura Ramses Wally, para aktivis LSM, tokoh agama, perempuan dan pemuda serta mahasiswa asal Paniai yang ada di Kota Jayapura. 

Buku setebal 53 halaman dengan cover depan warna ungu dan tengah berbentuk bulat berisikan gambar panah, anak panah berlatar belakang gunung, danau dan rumah adat serta bintang ditulis tersebut, diawali tulisan kata pengantar dari Hengky Kayame, Bupati Paniai sebanyak tiga halaman yang ditulis langsung oleh John Gobay.

Kepada wartawan, Joh GR Gobay menyatakan, bahwa inti dari Buku yang dituliskan itu untuk menyampaikan bahwa adat harus ada pada posisi yang strategis. Sebab, adat menganut bentuk pemerintahan dari teori Montesqieu.

�Kalau di Papua itu sulit dan tidak layak karena ada sejumlah hal yang spesifik, di Papua dan negara-negara di Pasifik itu yang jauh lebih tepat adalah adat diposisikan dengan ekskutif, legislatif, yudikatif, jadi ada �four sistem political,� katanya.

Menurutnya, Adat di Papua sangat nyata jikalau memiliki peran besar. Namun sayangnya, pemerintah tidak memiliki sebuah badan yang secara serius mengurus adat, padahal banyak masalah-masalah adat yang sangat penting yang harus diselesaikan ditengah masyarakat.

John Gobay mengutarakan, berbicara tentang hak-hak dasar maka itu hak adat dari pada Otonomi Khusus yang berlangsung di Papua tapi kenyataannya tidak ada institusi yang mengurus, MRP tidak mempunyai gigi untuk mengurus itu. Begitupula DPRP sehingga itulah yang menjadi kesimpulannya untuk menulis buku berjudul �Menggagas Bentuk Pemerintahan Khusus Papua�.

Ia menjelaskan, Buku Kelima yang sudah diluncurkan itu, terdiri dari lima Bab yakni, Bab pertama berjudul bagaimana memahami masyarakat adat Papua yang terbagi pada tiga Sub Bab, Bab kedua; berjudul, pengalaman penataan pemerintahan adat di Indonesia dengan empat sub bab, dan Bab ketiga; berjudul kebijakan negara terkait masyarakat ada dengan empat Sub Bab.

�Bab ketiga ini berjudul kebijakan negara terkait masyarakat adat dengan empat sub bab, sedangkan Bab keempat dengan judul menata pemerintahan berbasis adat di kampung dengan enam sub bab judul. Sementara Bab kelima berjudul menata pemerintahan daerah bersama adat berisi empat sub bab judul,� jelas dia.

Dia berharap buku yang sudah diluncurkan tersebut, dapat dipakai sebagai bahan referensi, diskusi baik di pemerintahan, akademisi, politisi, intelektual dan para generasi muda dalam menata pemerintahan yang berwajah Papua di Tanah Papua. Ini buku, merupakan buah dari pengalaman dan perenungan sebagai relawan masyarakat adat Papua.
Buku dengan judul Menggagas bentuk pemerintahan khusus di tanah Papua atau memposisikan adat dalam pemerintahan itu untuk jilid pertama dicetak sebanyak 300 buku dan akan dibagikan ke pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif di Papua. (Loy/don/l03)

Sumber : BintangPapua