Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Presiden Papua : Babak Baru Aneksasi Tanah Papua Barat

Staf Sekretariat NRFPB sedang mempertanyakan maksud kehadiran polisi indonesia ditempat kegiatan/kantor sekretarit


Babak Baru Aneksasi Tanah Papua Barat

Port Numbay, Tanggal 1 Mei bagi NKRI adalah hari integrasi atau kembalinya Papua ke Pangkuan ibu Pertiwi. Tetapi bagi bangsa Papua tanggal 1 Mei adalah hari malapetaka atau dengan kata lain merupakan hari berkabung sebab hak untuk menetukan nasib sendiri di atas Tanah leluhurnya di caplok ( dianeksasi ) oleh NKRI melalui diplomasi politik luar negeri serta ekspansi militer dan kepolisian Indonesia.

“ saudara – saudari firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kebenaran satu paket dengan damai sejahtera. Di mana – mana tempat di dunia ini, dalam kehidupan bangsa dan bernegara, jika kebenaran di dibelokan atau dibengkokan maka tidak akan ada damai sejatera, “ kata hamba Tuhan dalam khotbanya.

Oleh sebab itu, perjuangan Bangsa Papua adalah perjuangan untuk menyatakan kebenaran, maka pada waktunya kebenaran akan menyingsing dan damai sejahtera akan hadir di tengah – tengah dunia. Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan diskusi terbuka antar Presiden NFRPB dan Rakyat Bangsa Papua yang hadir.

“selamat merayakan hari malapetaka bagi bangsa Papua barat, mengapa saya katakan demikian karena, pekerjaan Gubernur Platell bersama beberapa tokoh ( Gubernur Papua Belanda ) dalam mempersiapkan sebuah Negara Papua belum selesai, PBB telah menyepakati sebuah keputusan yang menguntungkan Indonesia,” kata Presiden NFRPB, Forkorus Yaboisembut, S.Pd dalam diskusi terbuka di kantor sementara Sekertariat NFRPB, pada Senin, ( 1/05 )

Untuk masalah ini menurut istilah Prof. Drog Lever, bahwa layar telah di tutup sebelum matahari terbenam sambung Presiden.

Diskusi yang diawali dengan ibadah tak berjalan mulus sebab, aparat Kepolisian Indonesia dari POLRES kabupaten Jayapura mendatangi tempat kegiatan dengan sikap tidak bersahabat memaksa agar kegiatan segera dihentikan karena tidak ada ijin dari Kepolisian Indonesia sebagai pemegang kuasa atas wilayah keamanan di Kabupaten Jayapura atau Papua secara keseluruhan.

“ ini masih tanah Indonesia, bahkan segala sesuatu yang ada di atas permukaan tanah ada dalam penguasaaan Indonesia, kecuali dalam bawah tanah, jadi segala macam bentuk kegiatan di atas tanah ini harus ada ijin dari kita ,“ menurut kabid intel Polres Jayapura yang tidak mau menyebutkan namanya.

Beribadah di gereja dan pada hari minggu tambah kabid intel. Bahkan ketika tiba waktu makan bersama usai kegiatan, peserta dipaksa untuk makan harus cepat – cepat dan segera meninggalkan tempat kegiatan.

“ makan harus cepat yah.., dan lansung pulang, jangan kumpul – kumpul lagi, kalau tidak kami akan masuk dan obrak – abrik tempat ini,” tegas salah satu anggota polisi yang menurut pengakuanya sebagai kabag Operasi ( Kabag Ops ) Polres Jayapura.

Ini suatu fakta atau bukti bahwa sedang berlansung babak baru aneksasi Negeri Papua Bagian Barat oleh Indonesia.

“ mengapa saya katakan babak baru ? karena tahun 2011 kami telah mendeklarasikan pemulihan sebuah Negara Papua yang pernah di caplok dan dibubarkan oleh Indonesia dan secara hukum publik internasional deklarasi itu sah,”

Oleh sebab itu tindakan Polisi Indonesia hari ini sangat disayangkan, karena merugikan kredibilitas Indonesia sebagai negara anggota PBB yang berkomitmen untuk menjaga perdamian dunia.

“ kitakan ( NFRPB )   sudah melayangkan surat penawaran perundingan untuk menyelesaikan persoalan Papua atau sengketa hukum atas wilayah kedaulatan politik Bangsa Papua secara damai dan bermartabat, kalau Indonesia taat kepada piagam PBB, maka surat kita sudah harus di jawab dan itu wajib,” kata Presiden NFRPB mengakhiri pembicaraanya. ( Boy )

Sumber: Papua Federal News

Rakyat Papua Sedang Melaksankan Ibadah Syukur


Polisi Indonesia paksa membubarkan kegiatan di Set Neg RFPB