Puluhan Pengusaha Asli Papua Duduki Kantor DPRD Kabsor

AIMAS � Puluhan pengusaha Kamar Adat Papua Kabupaten Sorong (Kabsor) kemarin (29/7) melakukan aksi demo damai de�ngan menduduki Kantor DPRD Kabupaten Sorong. Mereka membawa 1 spanduk besar dan puluhan pamflet yang bertuliskan �Jangan uang tutup mata DPRD Kabupaten Sorong; Mana Komisi 3 Keputusanmu, Kami malas makan tulang ikan.�  Puluhan pamflet tersebut ditunjukkan langsung kehadapan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Adam Klouw,S.PAK,SH,  yang didampingi oleh Wakil Ketua I Lexie  Durimalang dan Wakil Ketua II Rochman. Aksi tersebut sempat membuat situasi memanas  ketika beberapa keluhan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa tidak ditanggapi DPRD.  Dan bahkan pihak DPRD meminta puluhan massa itu membubarkan diri dan kembali pada esok harinya.

Permintaan DPRD tersebut ditolak keras oleh puluhan massa tersebut dan tetap bersikeras untuk melakukan  aksi demo damai tersebut hingga pihaknya mendapatkan jawaban dari DPRD. Aksi itu pun terpaksa  meman�cing kekesalan massa hingga cacian kata-kata kasar pun dilontarkan kepada Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD yang berada di depan kantor. Aksi demo yang berlangsung kurang lebih 1 jam tersebut mereda  setelah aspirasi mereka diterima Ketua DPRD. �Oke saya akan fasilitasi kalian untuk bertemu dengan SKPD terkait dalam waktu dekat, agar kita melakukan pertemuan,�kata Adam Klouw.

Sementara itu  Ketua KAPP Kabupaten Sorong Obet Su, mengatakan bahwa  yang disesalkan oleh pihaknya karena hampir semua SKPD di Kabupaten Sorong memegang proyek, diantaranya Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan.  �Semuanya ini bermuara dari Bappeda  yang memberikan pro�yek tersebut seperti proyek jembatan Beraur, pembibitan yang dipegang oleh Dinas Kehutanan, sudah begitu Dinas Kehutanan diminta untuk Bupati memberikan dia surat rekomendasi lagi,�keluhnya.

Menurutnya proyek-proyek tersebut bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Yang juga disesalkan oleh pihaknya karena meski sudah mendatangi SKPD terkait untuk meminta proyek tetapi sama sekali tidak ditanggapi. Padahal dari sekian ratus pengusaha asli Papua hanya 5 atau 7 orang yang diberikan proyek itu pun hanya berkisar Rp 100-200 juta, dimana proyek yang banyak itu diberikan.

�Kita siap-siap untuk membangun pembangunan di Papua sesuai dengan  Keppres 84, jadi biar bupati, DPRD, menteri juga tidak bisa mengubah Keppres, karena itu sudah ditentukan,�jelasnya sembari menambahkan bahwa beberapa kali pihaknya ke Dinas PU namun tidak ditanggapi dan malah dikatakan bahwa proyek-proyek tersebut sudah habis.

Untuk itu ia berharap agar aksi demo damai yang dilakukan di Kantor DPRD pihaknya bisa menyampaikan aspirasi kepada DPRD untuk memfasilitasi instansi tersebut agar bertemu langsung dengan pihaknya. Pantauan Radar Sorong, aksi tersebut membuat aktifitas di Kantor DPRD menjadi terganggu dan para anggota DPRD dan PNS yang bekerja terpaksa ikut menyaksikan aksi demo yang dilakukan oleh puluhan  massa. Bahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, puluhan aggota Polres Sorong melakukan pengamanan selama aksi demo itu berlangsung. (deo)

Sumber : RadarSorong