Dialog Papua harus Tajam dan Terukur
JAYAPURA-Konsep dialog antara masyarakat Papua dan Jakarta yang menjadi pilihan dari Presiden Ir. Joko Widodo mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah. Dialog masyarakat Pa�pua dengan Pemerintah Pusat diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat Papua. �Secara umum kunjungan saya ini merupakan yang kedua, setelah mengunjungi daerah pemilihan saya maka kali ini saya berkesempatan mengunjungi Papua. Karena saya sendiri berasal dari Indonesia Timur juga dan dalam kunjungan ini saya ingin mendengar lebih banyak masukan serta berbicara dengan tokoh-tokoh lokal Papua untuk mendalami problem yang ada di sini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi saya untuk melaksanakan tugas kedepan dengan berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,� ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Restaurant B-One, Rabu (11/3) malam.
Dikatakan, pihaknya berko�mitmen mendorong pembangunan di kawasan Timur Indonesia secara umum dan Papua secara khusus maka kehadiran pihaknya lebih banyak mendengar . Dari kunjungan politikus dari PKS mengaku mendapat banyak hal baru yang bakal disampaikan kepada Presiden Jokowi. �Saya harap komunikasi pemerintah daerah di DPR harus bersifat formil baik itu menyangkut berbagai usulan termasuk otonomi khusus harus dibicarakan secara terbuka karena bukan merupakan agenda satu dua orang melainkan agenda masyarakat,�katanya.
Fahri Hamzah yang juga Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap konsep dialog yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi tersebut harus tajam dan terukur. Dalam artian pemerintah pusat harus memahami kondisi Papua, sehingga segala program pembangunan yang ditawarkan tersebut mampu menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat Papua.
�Saya harap sebelum dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat dilaksanakan maka harus konsultasi dengan kami di DPR dulu karena aspirasi masyarakat Indonesia termasuk Papua harus melalui DPR sebelum disampaikan kepada Presiden, sehingga saya pikir hal ini harus menjadi catatan penting bagi dialog masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat,�lanjutnya.
Fahri Hamzah menyarankan agar model dari dialog ini ha�rus dipikirkan dari sekarang sehingga pada saat pelaksanaan dialog antara masyarakat Pa�pua dengan pemerintah pusat maka segala sesuatu termasuk harapan masyarakat Papua dapat terakomodir dalam dialog tersebut.�Model dialog harus dipikirkan dengan baik, kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal ini dengan baik dan saya mau tegaskan kepada pemerintah daerah agar tidak datang ke DPR RI secara diam-diam,�ujarnya.
Sementara itu salah seorang Tokoh Papua, Thaha Alhamid yang juga Sekretaris Jenderal Presidum Dewan Papua (PDP) menjelaskan kunjungan-kunjungan penting yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun DPR RI harus diapresiasi. Tetapi pihaknya menegaskan bahwa Papua perlu untuk dikunjungi dalam pendekatan kesejahteraan rakyat mengingat berbagai kunjungan yang dilakukan hanya dalam perspektif politik.
�Fahri Hamzah adalah Wakil Ketua yang membidangi Kesra mari dukung pembangunan di Papua karena masyarakat tahu bagaimana Otsus punya masalah sehingga melalui kunjungi kali ini kami berharap beliau bisa lihat masalah kesejahteran rakyat, pendidikan maupun kesehatan di Papua sehingga kehadiran beliau bisa berbicara dengan para pemimpin baik di Papua maupun Papua Barat baik Gubernur serta Bupati/Wali Kota,�jelasnya. (yan/nat)
Sumber : RadarSorong